Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
“Anda tidak boleh melakukan apa pun yang melanggar hukum,
menyesatkan, atau menipu atau untuk tujuan ilegal atau tidak sah. Dianto dalam laporannya menuturkan, kegiatan ini merupakan hal yang baru dalam pelaksanaan kegiatan Persandian dan keamanan informasi di Provinsi Kaltim. Kemudian, Pasal 83 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Pasal 86 huruf b dan c UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan
aktivitas tidak biasa pada akunmu. Dan yang paling penting, jangan pernah gunakan permainan ini sebagai cara untuk mencari keuntungan finansial yang stabil.
Dia menambahkan, pada tahun 2022 saja PPATK sudah membekukan 312 rekening terkait judi online. Sementara itu, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. Menurutnya, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mulai dari oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ada tiga langkah, pertama adalah nama domain atau website-nya, IP-nya, dan aplikasinya. Begitu juga dengan rekening yang digunakan untuk judi online kita blokir juga,” tuturnya. Kominfo juga gencar memburu influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online hingga menggunakan jaringan telekomunikasi dan platform pesan instan.
Janji itu akan dipenuhi bila pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menang pada Pilpres 2024. Jadi ini kan bagian dari kemajuan teknologi digital, judinya juga jadi digital. Bahwa kami terus akan melakukan literasi digital untuk masyarakat menggunakan kemajuan digital ini dengan hal-hal yang lebih positif,” ujar Menteri Budi di Jakarta, Selasa (8/8/23).
Mereka harus aktif dalam mendiskusikan nilai-nilai moral dengan anak-anak mereka di rumah. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diaplikasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Orang tua dapat membantu menjembatani kesenjangan antara sekolah dan rumah, sehingga pesan dan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memantau aliran dana yang diduga terkait dengan transaksi judi, baik judi konvensional maupuan judi online. Hal ini juga merupakan respon atas beragam laporan dari masyarakat yang masuk ke PPATK maupun ke Kepolisian. Sejumlah hasil analisis baik proaktif maupun reaktif telah PPATK sampaikan kepada pihak Kepolisian untuk kemudian di tindaklanjuti. Berdasarkan rumusan pasal di atas
dapat diketahui bahwa segala permainan yang memungkinkan seseorang untuk
mendapat keuntungan disebut judi. Ketika menjadikan uang yang dimiliki sebagai bahan taruhan, terlebih dalam jumlah besar, maka tentu akan dilanda rasa cemas, khawatir, dan takut, bahkan mengalami perasaan tertekan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sendiri terus berkomitmen menangani persebaran konten dengan muatan perjudian online. Mengintegrasikan pelajaran Pancasila dalam kurikulum merdeka adalah langkah penting dalam mengatasi permasalahan seperti bullying dan judi online di kalangan anak-anak. Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, kita dapat menciptakan generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan bertanggung jawab. Solusi ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, pendidik, orang tua, hingga seluruh komunitas, guna menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Hanya melalui langkah konkret dan kolaborasi yang kuat, kita dapat mengubah fenomena negatif menjadi peluang nyata untuk membentuk karakter dan masa depan yang lebih cerah. Proses ini akan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi dampak positifnya akan membawa manfaat jangka panjang bagi bangsa dan generasi mendatang.
Untuk pemberantasan konten judi online, Kementerian Kominfo menggunakan mesin AI untuk menekan peredaran konten-konten tersebut. Tak hanya menggunakan teknologi AI, operator seluler hingga penyedia jasa internet juga ikut mengawasi dan menutup akses ke situs web atau aplikasi yang terafiliasi judi online. Budi mengatakan banyak langkah yang diambil Kominfo untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan pengembang aplikasi judi online di Indonesia. Mulai dari pemblokiran akses konten judi online di ruang digital hingga penutupan akses keuangan yang diduga digunakan untuk transaksi judi online. Selain dampak negatif pada anak-anak, judi online juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Diperkirakan omzet dari judi online di Indonesia mencapai 200 triliun per tahun dan kemunginan terus meningat.
Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter siswa. Hanya melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, dan mampu menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat membangun masyarakat yang lebih bermoral, harmonis, dan mampu mengatasi berbagai permasalahan, termasuk tantangan seperti bullying dan judi online, dengan landasan moral yang kuat.
Terlebih jika dalam keluarga, ada anggota keluarga yang memiliki kontrol peran dalam keluarga. Peta jalan dalam memberantas judi masih menjadi tantangan besar bagi penegak hukum. Namun jika dilihat lebih mendalam, juga sebagai salah satu sumber perilaku kriminal lainnya. Ketika penjudi telah kehilangan seluruh kekayaan material, kata Prof Bagong, potensi untuk menggunakan jalan kriminalitas tentu semakin tinggi. “Judi online menawarkan media alternatif untuk memotong kompas kehidupan.
Seperti memblokir rekening sampai website yang mengedarkan konten judi online. qqdewa Namun, ibarat pepatah ‘gugur satu tumbuh seribu’, situs judi online itu tak pernah hilang bahkan menjamur. Walaupun judi online bisa menyebabkan kecanduan yang berujung pada terpuruknya kondisi ekonomi dan kesehatan mental, kenyataannya hal ini tetap sulit diberantas oleh pihak berwajib. Sebab, ada perbedaan yurisdiksi penegakan hukum dan keterbatasan sistem blacklist situs di internet yang memiliki peranan besar, apalagi jika digabungkan dengan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Masih relevan dengan poin sebelumnya, pemilik platform judi online bisa membuat situs baru dengan nama domain yang berbeda. Hal ini dikarenakan keterbatasan pada sistem blokir Kemkominfo yang hanya bisa membatasi akses ke front end dari alamat tertentu.
Mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam mengatasi perjudian online adalah langkah yang bijak. Ini dapat membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat, melalui pemahaman nilai-nilai seperti kemandirian, tanggung jawab, dan disiplin. Semua ini dapat membantu siswa mengambil keputusan yang bijak dan menghindari godaan perjudian online.
Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mencatut nama OJK. Dengan demikian pihaknya tetap merutinkan kegiatan pemberantasan online sehingga dapat tetap menjaga ruang digital di Indonesia produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meski jelas-jelas dilarang, namun perjudian, khususnya judi online, masih sangat mudah ditemukan di tengah masyarakat.
Selalu muncul persepsi ‘siapa tahu rezeki’ menjadikan adiktif dalam berjudi,” ujar Prof Bagong yang kala menempuh skripsi sarjana sosiologi membawakan topik perjudian. Prof Bagong menjelaskan jika budaya judi di masyarakat Indonesia masih langgeng. Film God Of Gamblers yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia seolah memberikan legitimasi untuk mengubah nasib melalui perjudian. Harapan itu selalu difasilitasi dengan keinginan berupa “siapa tahu” dan subkultur itu tumbuh di kalangan penjudi. “Terus yang berikutnya ke uangnya, ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kami sudah mengajukan blokir lebih dari 2.700 rekening bank ke OJK dan 540 e-wallet, dompet elektronik,” imbuhnya. Pemerintah terus mengupayakan pemberantasan praktik judi daring atau online di Tanah Air.
Semuel menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPR untuk melakukan revisi dari UU ITE dan juga mengatur aturan terkait unsur pencucian uang yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. “Promosi judi online yang masih sering lewat sms. Kalau ada keseriusan dari pengelola selular seharusnya bisa ditekan. Kalau lewat gim, sebenarnya cikal bakal judi ini mirip-mirip dengan gim,” jelas dia. Jika sudah kecanduan, Oktina mendorong masyarakat untuk segera datang ke ahlinya atau profesional agar disembuhkan. Dalam kasus iklan berbayar, itu adalah konten berbayar yang membutuhkan mekanisme review oleh platform. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, perputaran uang judi, baik online maupun konservatif, terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam mengimplementasikan pelajaran Pancasila, juga diperlukan perubahan paradigma guru dalam menyampaikan pelajaran ini. Pemberantasan judi online
di Indonesia cukup berat, disebabkan situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama
yang berbeda, meski aksesnya telah diputus. Selain itu kegiatan perjudian yang
dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia, mengakibatkan kendala
penindakan hukum lintas negara. Itu menjadi tantangan tersendiri karena adanya
perbedaan ketentuan hukum terkait perjudian. Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana
perjudian online, dilaksanakan dengan
berdasarkan kepada ketentuan Pasal
27 ayat (2) dan Pasal
45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan
sosial yang telah ada sejak zaman dahulu.
Hal ini kian diperparah dengan penegakkan hukum pemberantasan judi online yang bisa dikatakan hampir ‘menyerah’. Otoritas terkait baik itu kepolisian maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengaku kewalahan karena ketika menutup satu situs judi online maka akan ada ribuan lainnya yang muncul. Kementerian Komifo telah menyusun ketentuan tata kelola digital yang mengatur tanggung jawab pihak dalam kegiatan di ruang digital, khususnya penyelenggara sistem elektronik (PSE).
Sebagai pekerja serabutan, warga Tangsel ini sebenarnya tidak memiliki penghasilan yang pasti tiap bulannya. Sesekali ia menerima penghasilan dari jasa urus KTP, KK, maupun surat-surat berharga. “Pokoknya dengan nyelot ini saya paling gampang dapat duit, kalau cari kerja mah susah,” bebernya. Pihaknya menegaskan keseriusan Kementerian Kominfo dalam memberantas judi online.